Ironi Pendidikan Di Indonesia


Pendidikan, berasal dari kata education yang diserap dari kosa kata bahasa latin, educatio yang bermakna memunculkan potensi. Dalam bahasa Indonesia pendidikan diartikan sebagai proses dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan merupakan hal yang paling mendasar yang mempengaruhi perilaku manusia, sehingga jika terjadi kesalahan dalam proses ini, maka akan menimbulkan masalah yang lebih serius di masa mendatang.

Di Indonesia banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam dunia pendidikan, mulai dari korupsi anggaran, pungutan liar, ketidak merataan fasilitas pendidikan, kurikulum pendidikan yang ruwet, kasus-kasus asusila pelajar dan pendidik sampai ujian nasional yang jawabannya selalu bocor setiap tahunnya. Dari sekian banyak masalah, yang akan menjadi fokus kita adalah masalah tindak asusila pelajar. Hal ini bukan karena ikut-ikutan hal yang sedang marak dibicarakan, tapi lebih karena masalah ini sudah ada diotak saya berbulan-bulan sejak muncul video pelajar mesum jakarta yang belum sempat saya tonton. tiba-tiba minggu ini saya teringat bahwa saya pernah membuat blog dan akhirnya mulai kemarin saya memutuskan untuk mengisi blog ini. Kembali ke masalah yang kita bicarakan, yang akan menjadi fokus kita bukanlah tindak asusilanya, bukan videonya, bukan pula gaya yang dipakai dalam videonya, karena saya belum menonton. yang akan kita bahas adalah sanksi pemecatan atau D.O. alias drop out.

Seluruh sekolah dan departemen pendidikan memberlakukan sanksi DO bagi pelajar yang melakukan tindak asusila. Saya teringat masa sma saya ada dua siswi yang dikeluarkan dari sma saya karena ketahuan hamil. Bagi saya sanksi ini cukup tidak adil, dan seolah pihak sekolah, departemen pendidikan, menteri pendidikan sampai bapak presiden dan jajaran dewan yang terhormat cuci tangan atas masalah ini. Sanksi ini juga telah melanggar undang-undang pendidikan di Indonesia yang berdasar pada UUD’45 yang berarti juga melanggar konstitusi negara ini. Maka saya menempatkan para pelajar yang terkena kasus tindak asusila sebagai korban, hal ini didasari pada kenyataan bahwa kasus semisal ini terjadi sebagai hasil dari kesalahan dalam proses pembelajaran dan pendidikan korban, baik oleh orang tua maupun sekolah. Akan tetapi sanksi DO tidak memberikan solusi dan tidak dapat memperbaiki keadaan, dan kesalahan akan terus berulang.

Lalu bagaimana solusinya?

Menurut saya langkah yang paling relevan adalah dengan mendirikan sekolah asrama/border school minimal satu disetiap kota dan kabupaten, yang nantinya akan digunakan untuk menampung para pelajar yang bermasalah(bukan hanya yang tersangkut kasus asusila tp juga kasus lain seperti narkoba, kekerasan dan lain-lain) dengan mekanisme pengawasan dan pembimbingan 24 jam, dengan tujuan pemberian bimbingan yang benar dan membangun kembali karakter pelajar agar lebih baik dengan basis religi.

Apa kegunaanya?

Hal ini bukan sekedar membangun kembali intelegensi, fisik dan moral pelajar, tetapi lebih lanjut perlu disadari, cepat atau lambat para pelajar bermasalah tsb akan berganti peran menjadi pembimbing minimal untuk keluarganya. Sedangkan mereka adalah korban pendidikan yang salah, berarti selama ini mereka tidak mendapatkan pembimbingan dan contoh contoh cara membimbing yang benar, lalu bagaimana mereka kelak bisa membimbing dan mengawasi dengan benar jika selama ini mendapatkan contoh yang salah?

Siapa yang harus bertanggung jawab?

Pemerintah, kenapa pemerintah, sedang yang salah adalah instansi pendidikan dan masyarakat? Karena instansi pendidikan berdiri dibawah pemerintah dan masyarakat juga dipimpin oleh pemerintah. Maka pemerintahlah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya dan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, instansi pendidikan dan masyarakat juga merupakan hasil dari kesalahan sistem pendidikan yang dibangun pemerintah dahulu, sehingga kesalahan keduanya wajib ditanggung oleh pemerintah.

Mungkin bagi anda tulisan ini terlalu memojokkan pemerintah. dan mungkin bagi anda ini hanyalah sekedar tulisan dan pendapat dari orang yang membenci pemerintah dan cuma bisa mencela pemerintah. Saya dapat menjawab bahwa itu tidak sepenuhnya benar, bagaimanapun saya hanya seorang warga negara yang menjalankan tugas saya selain taat pada hukum, yaitu memberikan pengawasan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan pemerintah dengan harapan menjadi satu kritikan yang membangun. Selain itu saya juga merasa miris jika memikirkan dunia pendidikan di Indonesia dan nasib dari pelajar yang terkena kasus diatas, saya hanyalah seorang warga negara hasil pendidikan yang belum terlalu salah, baik dari orang tua, sekolah, bahkan dari kyai-kyai saya. mereka mengajarkan untuk menjadi rakyat yang selalu mencintai negaranya, saya selalu ingat di setiap doa kyai saya selalu menyisipkan kalimat”…fii baladina Indonesia Khossoh…”, dan itu meyakinkan saya bahwa saya harus berbuat sesuatu untuk negri yg ku cintai, mungkin cuma sebatas ini yang bisa saya lakukan.

terimakasih sudah membaca, semoga bermanfaat.

Advertisements

2 thoughts on “Ironi Pendidikan Di Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s